KPU Belum Siap Gunakan E-Voting

Makasar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan belum siap menggunakan pemilu elektronik atau electronic voting (e-voting) yang ditawarkan Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), senin (10/6).

"Saya harus jujur, bahwa pilihan kami di KPU belum untuk segera menerapkan e-voting dengan beberapa pertimbangan," kata anggota KPU Hadar Nafis Gumay di Makassar, Sulawesi Selatan, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan, meski penerapan e-voting belum dapat diwujudkan, namun pihaknya tdak menutup kerja sama dengan FRI dan BPPT dalam upaya mencari model teknologi yang dapat digunakan pada pemilu.

Menurut dia, dukungan tersebut semata-mata untuk mendukung pelaksanaan demokrasi. Sementara mengenai alasan penggunaan alat tersebut, diakui karena masih ada kendala geografis untuk penerapan alat tersebut. "Kerja sama antara KPU dan BPPT dalam upaya memimpin model teknologi yang akan digunakan, itu kami dukung. Namun sejumlah pertimbangan, kami belum melakukan persiapan kearah sini," katanya.

Alasannya, pada pengalaman di sejumlah negara yang telah menerapkan e-voting sebagai bahan perbandingan, tak semuanya yang telah menerapkan e-voting itu berjalan sukses. Sebagai contoh, Belanda yang telah menerapkan e-voting selama 20 tahun, kemudian memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan, karena sampai pada poin tak percaya lagi pada model itu.

Begitu pula di Jerman, karena persoalan konstitusi, diyakini bahwa proses pemungutan suara itu harus terbuka dan dipahami masyarakat awam, sehingga kemudian Mahkamah Konstutisi memutuskan untuk tidak menggunakan e-voting lagi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPPT Marzan A Iskandar, mengatakan, penerapan e-voting sudah dapat diterapkan jika KTP elektronik sudah rampung, karena KTP elektronik memiliki opsi validasi data. "Secara ekonomis dapat menunjang "less paper" atau pengurangan penggunaan kertas, selain itu akurasi datanya lebih terjamin. Sedang teknisnya, dapat menggunakan baterei di lokasi yang tidak memiliki fasilitas listrik," katanya.

Hemat Anggaran

Ketua FRI Prof Laode M Kamaludin, mengatakan, e-voting dapat menjadi alternatif alat pemilu baik pada pilpres maupun pilkada bupati/wali kota. "Dengan alat ini, maka dapat menghemat anggaran pemilu, lumayan jika dapat mencapai 50 persen," katanya.

Menurut dia, pentingnya penggunaan alat tersebut, selain karena pertimbangan ekonomis, juga akurasi datanya jauh lebih terjamin dan dapat diakses oleh semua masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, FRI yang didukung lembaga yang kompeten BPPT dan KPU pusat. "Upaya menghemat anggaran itu harus dipikirkan sekarang, sehingga anggaran berdemokrasi itu sebagian dapat dialihkan untuk pembangunan," katanya.

Hal senada dikemukakan Rektor Universitas Hasanuddin Makassar Prof Idrus Paturusi. Menurut dia, dana Pilpres dan pemilihan legislator yang mencapai puluhan triliun rupiah dapat dihemat sekitar 50 persen apabila menggunakan e-voting. "Alokasi anggaran puluhan triliun itu dapat digunakan untuk membangun rumah sakit atau menyejahterakan masyarakat, daripada menghabiskan anggaran Pemilu yang masih menggunakan model lama," katanya.

Pada pertemuan FRI, juga dibahas tentang perlunya mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya agar mengambil bagian dalam berdemokrasi. (Tri Handayani/Ant/Darwis Kusi)

sumber: Suara Karya