Masyarakat Dinilai Percaya "E-Voting" Seperti Pakai ATM

Jakarta - Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto menyatakan, masyarakat Indonesia percaya atas penggunaan e-votingsebagai sistem pemungutan suara dalam pemilu sebagaimana mempercayai melakukan transaksi keuangan menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

E-Voting untuk Indonesia

Pernahkah anda membayangkan ada sebuah Pemilu dimana rakyat akan langsung bersemangat datang ke TPS untuk memberikan hak suara, golput hampir tidak ada, dan esok harinya pemimpin baru sudah di umumkan?

Komisi III DPR Usulkan Pakai E-Voting, Sinyal Pertahankan Pilkada Langsung?

JAKARTA — Di tengah polemik RUU Pilkada, Komisi III DPR menilai pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan sistem pemilu yang terbaik, namun masih perlu penyempurnaan, termasuk dalam penghitungan suara.

Urgensi Pemilu Dengan e-Counting (Sebelum e-Voting)

Oyang Orlando Petruz, salah seorang Caleg DPRD Provinsi Maluku yang saat ini memimpin suara terbanyak dari caleg di partainya untuk Dapil Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) merasa sangat was-was dan ketakutan terhadapkecurangan dan sulap menyulap suara, iapun berharap pihak keamanan turut mengawal proses perhitungan suara.

J. Kristiadi: E- VOTING? MENGAPA TIDAK!

Pemilihan umum dengan menggunakan  E- Voting seringkali dianggap sebagi simbol moderenisasi bagi bangsa yang bersangkutan. Namun ternyata negara-negara yang telah dianggap telah mapan kehidupan demokrasinya dan mempunyai tingkat teknologi yang cukup cangih tidak menerapkan E- voting secara keseluruhan.  E-Voting hanya digunakan secara terbatas dalam arti diberlakukan bagi mereka yang tempat tinggalnya  jauh dari tempat pemungutan suara,  atau berada diluar negeri. 

Menggagas Pilkada via E-Voting

Kemajuan teknologi dapat berjalan beriringan sekaligus berimbas positif terhadap perkembangan kehidupan demokrasi. Dalam kampanye pemilihan umum presiden (pilpres) di Amerika Serikat, misalnya, Barack Obama menggunakan jejaring Facebook sebagai media untuk menjangkau calon pemilih. Dengan dukungan teknologi juga, alternatif cara menggunakan hak pilih makin bertambah dengan adanya teknologi electronic voting (e-voting).
Berkaitan dengan contoh yang disebutkan terakhir, di Jembrana, Bali, pemilihan kepala desa (pilkades) di sejumlah desa tahun 2009 juga telah berhasil menggunakan metode e-voting. Fenomena pilkades dengan e-voting di Jembrana menarik minat dan keingintahuan banyak kalangan (dari mulai anggota DPR, Mendagri hingga beberapa kepala daerah).

E-Voting Bukanlah E-Banking ataupun E-Commerce

Tren pemanfaatan teknologi informasi di berbagai bidang, seperti: e-banking, e-commerce, e-procurement, mendorong munculnya ide pemanfaatan teknologi tersebut dalam proses pengambilan keputusan melalui pemungutan suara (e-voting). Di Indonesia, desakan untuk menerapkan e-voting dalam Pemilihan Presiden 2014 tidak hanya datang dari pemerintah [1,2], tapi juga berbagai elemen masyarakat [3]. Hal ini dapat dipahami sebagai kecenderungan masyarakat menganggap bahwa menerapkan e-voting adalah sama dengan menerapkan sistem transaksi elektronik lainnya. Kita berpikir bahwa setelah berhasil menerapkan e-bankingmaupun e-commerce di Indonesia maka e-voting adalah hal yang mudah.

Sakroni: E-Voting Perlu Standarisasi Kesiapan

BENGKULU,Ketua Panwaslukada Provinsi Drs Sakroni MPd  mengatakan, harus ada regulasi yang mengatur tentang standar minimal kesiapan pelakasanaan pemungutan suara dengan sistem elektronik (e-voting) sebelum sistem tersebut diaplikasikan dalam Pilwakot 2012.
” KPU harus mempersiapkan seluruh aspek pendukung pelaksanaan e-voting agar dapat dilakukan dengan baik, termasuk dalam aspek perangkat undang-undang (UU) yang juga harus ada regulasi yang mengatur mengenai minimal standardisasinya itu seperti apa,” katanya.
Sakroni menambahkan  KPU harus terus mengkaji secara mendalam mengenai penggunaan sistem e-voting karena menurutnya hanya boleh dilakukan jika daerah sudah siap.

E-Voting Pemilukada Banda Aceh Dalam Wacana

Voting adalah kegiatan yang sangat menentukan pada setiap perhelatan pemilihan, banyak varian kepentingan yang harus diakomodir di dalamnya, terutama bagaimana sistem pemilihan itu dilaksanakan, bagaimana regulasi yang disepakati dan menjadi aturan main, siapa yang dipilih dan siapa yang berhak memilih. Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana proses pemungutan suara dapat menjamin azas langsung, umum, bebas dan rahasia serta bagaimana hasil penghitungan suara dapat berlangsung jujur, transparan, dapat diakses oleh publik. Semua persoalan di atas menjadi fokus perhatian bagi panitia penyelenggara pemilihan.

Mengupas E-Voting di Jembrana

Penggunaan perangkat elektronik dalam pemilihan umum atau yang dikenal dengan E-Voting (Electronic Voting) saat ini sudah menjadi topik bahasan di tingkat nasional. Adalah Anggota Komisi II DPR RI yang membawanya ke Senayan setelah menyaksikan secara langsung pelaksanaan E-Voting pemilihan kelihan dinas di Dusun Samblong Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo Jembrana, Selasa (8/12) yang lalu. Seminggu sebelumnya, Selasa (1/12), E-Voting di Jembrana juga sudah menghiasi media massa nasional ketika masuk pada sidang pertama di Mahkamah Konstitusi. Popularitas E-Voting juga bisa dilihat dari banyaknya informasi ini pada mesin pencari google di Internet, ketika keyword diisi E-Voting Jembrana, terdapat lebih dari 15.000 informasi yang terkait.