Wacana E-Voting Pemilu Terkendala Syarat Politis

Jakarta - Teknologi E-Voting diproyeksikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) diterapkan pada pemilu 2014. Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menyetujui, namun tetap ada beberapa kendala.

"Tahun 2009, MK menyatakan E-Voting diperbolehkan asalkan memenuhi lima syarat kumulatif, yaitu penyelenggara, masyarakat, teknologi, pembiayaan, legalitas, 'dan lain-lain'," ungkap Kepala Program E-Voting BPPT, Andrari Grahitandaru.

e-Voting Jembrana Diperkenalkan ke Spanyol

Beritabali.com, Negara. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun (Pilkadus) berbasis e-voting di Jembrana rupanya menjadi objek penelitian Universitas Indonesia (UI). Seorang peneliti UI, Aprilia Hartami, bahkan sempat mempresentasikan e-voting Jembrana ke negeri matador Spanyol.

KUPAS PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN E-VOTING DI INDONESIA, BPPT AKAN ADAKAN DIALOG NASIONAL

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pemilihan umum (pemilu), pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan legislatif menjanjikan pemilu yang transparan dan akuntabel, cepat dan efisien sesuai dengan karakteristik utama TIK yang mampu menghilangkan jarak dan waktu serta menjamin transparansi. Pemilihan secara elektronik (e-voting) sendiri diharapkan mampu mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum beberapa tahun sebelumnya. Oleh karena itu sudah saatnya melakukan perubahan-perubahan dalam sistem pemilu dengan tetap menggunakan enam azas pemilu Indonesia yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil).  

Seminar Nasional Forum Diskusi Dan Simulasi E-Voting Kota Banda Aceh

Jakarta, mediacenter.kpu.go.id- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh, Senin (14/3), menggelar Seminar Nasional Forum Diskusi dan Simulasi E-voting Kota Banda Aceh di lantai IV Gedung Balai Kota, Jalan Tgk. Abu Lam Nomor 29, Kota Banda Aceh.

Anggota KPU Endang Sulastri, hadir dalam acara tersebut sebagai nara sumber. Selain itu, tampak juga perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) Direktorat Jendral (Ditjen) Otonomi Daerah; perwakilan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil); Direktur Pusat Teknologi Informasi BPPT, Hamman Riza; Peter Erben dari IFES; serta Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo.

Biaya E-Voting 1/20 Biaya Pilkada Konvensional

Berkaca dari berbagai proses pemilihan langsung, pemilihan dengan sistem e-voting cenderung lebih hemat dibandingkan dengan Pemilu yang konvensional. Kendati demikian, e-voting juga diyakini tidak akan mengurangi arti demokrasi itu sendiri.
Hal tersebut diungkapkan oleh Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Kabag Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Depdagri yang tampil sebagai pembicara dalam Seminar Kajian Teknis Dan Legalitas Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dengan Menggunakan Sistem Teknologi Informasi (E-Voting), di Aula Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana, Kamis (22/10).