KPU Gunakan Sistem E-Voting di Pilkada

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana akan menggunakan sistem e-voting atau voting melalui alat elektronik di setiap pemilihan kepala daerah (Pilkada).

KPU saat ini mengaku tengah membentuk tim kajian, untuk membahas penggunaan teknologi informasi tersebut.

KPU: Tim e-Voting Tengah Dipersiapkan

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mempersiapkan tim khusus jika akhirnya memberlakukan pemungutan suara menggunakan sistem elektronik, e-voting atau pemilu elektronik.

Meskipun demikian, Komisioner KPU, Ida Budhiati menegaskan proses tersebut tidak sesederhana untuk diterapkan.

Pilkada 2015 Bisa Gunakan e-Voting

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka peluang digunakannya metode pemilihan elektronik (e-Voting) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015.

KPU telah mendapatkan restu melaksanakan metode tersebut sesuai pasal dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang menyebutkan penggunaan e-Voting tersebut.

Jokowi Dukung Pemilu dengan "E-voting"

JAKARTA, — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mendukung pemungutan suara berbasis elektronik atau e-voting diterapkan di Indonesia. Jokowi yakin pemungutan suara dengan e-voting akan membuat pemilihan umum lebih baik.

Komisi III DPR Usulkan Pakai E-Voting, Sinyal Pertahankan Pilkada Langsung?

JAKARTA — Di tengah polemik RUU Pilkada, Komisi III DPR menilai pemilihan umum kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan sistem pemilu yang terbaik, namun masih perlu penyempurnaan, termasuk dalam penghitungan suara.

BPPT: Sistem E-Voting Merupakan Masa Depan Pemilu Indonesia

Jakarta - Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Andrari menyampaikan, E-Voting merupakan masa depan pemilu di Indonesia.

Menurutnya, sistem penyelenggaraannya pun semudah dan seterpercaya ketika melakukan transaksi via ATM. Dengan E-Voting, segala proses pemilihan yang terjadi secara manual seperti pencoblosan dan rekapitulasi suara berjenjang dapat diringkas.

Kapan Pemilu Indonesia Bisa e-Voting? Ini Jawaban Ketua KPU

Jakarta - Belum lama ini Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menemukan alat e-Voting untuk digunakan dalam pemilu. Kapan inovasi teknologi ini bisa diterapkan di Indonesia?

"Kita tunggu aturannya," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik kepada wartawan di Restoran Kopi Deli, Jl Sunda, Menteng, Jakpus, Kamis (28/8/2014).

KPU Belum Siap Gunakan E-Voting

Makasar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan belum siap menggunakan pemilu elektronik atau electronic voting (e-voting) yang ditawarkan Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), senin (10/6).

"Saya harus jujur, bahwa pilihan kami di KPU belum untuk segera menerapkan e-voting dengan beberapa pertimbangan," kata anggota KPU Hadar Nafis Gumay di Makassar, Sulawesi Selatan, akhir pekan lalu.

Terkait E-Voting, BPPT Kunjungi KPU Bali

Dengan kemajuan teknologi dan komunikasi saat ini, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terus mengupayakan sebuah alih teknologi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan menggunakan sistem electronic voting (e-Voting). Dalam penyelenggaraan e-voting, BPPT memegang amanat keputusan Mahkamah Konstitusi terkait e-voting yang menilai bahwa dalam Pasal 88 UU 32/2004, metode e-voting dapat dilaksanakan berdasarkan beberapa syarat antara lain tidak melanggar asas langsung umum bebas rahasia (luber) dan jujur adil.

KPU-DPR Bahas Kemungkinan Penggunaan E-Voting Dalam Pemilu

Jakarta, mediacenter.kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II DPR RI membahas kemungkinan penggunaan electronic voting (e-voting) dalam penyelenggaraan Pemilu (dan Pemilukada). Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteri Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik India, Selasa (24/5) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

E-voting Harus Jamin Kerahasiaan Pemilih

"Jadi semuanya harus siap memakai dan menggunakan teknologi itu (e-voting). Kesiapan masyarakat penting, kesiapan parpol juga penting. Kesiapan penyelenggara itu juga sangat penting. Semua pengelola harus memberikan jaminan bahwa mereka mampu menggunakan itu," kata Gamawan kepada wartawan usai membuka seminar "Penerapan E-Voting dalam Pemilihan Kepala Daerah", di Jakarta, Kamis (20/5).

Menurutnya, hal yang tidak kalah penting dalam penerapan e-voting adalah jaminan asas Luber dan Jurdil dalam Pemilu maupun Pilkada. "Karena tidak boleh seorang pemilih ditemani ke dalam bilik suara kalau tidak mengerti yang menyebabkan kerahasiaan akan terganggu," ulasnya.

Sistem E-voting Pemilukada DKI Tersandung Regulasi

Jakarta - Sistem pemungutan suara lewat electronic voting (E-voting) yang akan diterapkan dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta, Agustus 2011 akan terbentur dengan belum adanya regulasinya.

"E-voting, ini pertama-tama regulasi dulu. Selama ini masih spekulasi. Harus ada undang-undang dulu," kata Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampow kepada primaironline, di Jakarta, Kamis (26/5).