E-KTP, E-VOTING DAN PENERAPANNYA

Manfaat pertama e-KTP adalah untuk mendapatkan ketunggalan identitas data base kependudukan yang akurat dan terbarukan. Penduduk hanya terdaftar satu kali di pusat data kependudukan sehingga kita bisa mengatasi terjadinya penggandaan atau duplikasi dari KTP tersebut. Karena dengan identitas tunggal tersebut kemudian akan muncul kepercayaan. Ada legitimasi bahwa kita memberikan pelayanan publik kepada penduduk Indonesia dengan identitas yang tunggal. Selain itu, e-KTP ini bisa dimanfaatkan juga untuk berbagai hal yang terkait dengan pelayanan publik,” ungkap Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT, Hammam Riza saat diwawancarai oleh salah satu Radio Nasional mengenai Teknologi Informasi dan  Komunikasi: "E-KTP, E-Voting dan Penerapannya” (21/6).

Dari hasil pengkajian teknis yang dilakukan BPPT, Hammam mengatakan bahwa e-KTP tersebut sudah dipastikan secara spesifikasi teknis terjamin keamanannya. Tahapan pelaksanaan e-KTP sendiri terdiri dari dua tahap yaitu tahapan pertama yang akan selesai pada April 2012 dan tahapan selanjutnya akan dilaksanakan di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

“Dalam perencanaan e-KTP ini kami melihat generasi yang berikutnya dari e-KTP. Kedepannya kami ingin e-KTP ini selain menjadi kartu identitas juga bisa dimanfaatkan untuk jaminan kesehatan dan jaminan sosial. Dan juga bisa untuk meningkatkan keamanan negara karena kita mempunya data identitas yang bisa digunakan untuk mengatasi berbagai kejahatan yang bersumber dari identitas palsu maupun ganda. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah upaya kita mendorong dan memanfaatkan e-KTP untuk pemilu secara elektronik atau e-voting,” urai Hammam.

Selama ini, menurutnya dalam mengidentifikasi seorang pemilih tidak ada keyakinan apakah orang tersebut hanya punya satu KTP atau tidak. Dengan e-KTP, yang berarti adalah identitas tunggal, maka kita yakin bahwa orang tersebut tidak akan memilih beberapa kali. “Karena dalam pemilu elektronik sekalipun, kita mengharapkan pemilu itu bisa transparan, akurat dan akuntabel,” tegasnya.

Berkaitan dengan e-voting, dijelaskan oleh Hammam bahwa menjelang pilkada DKI Jakarta, BPPT berencana untuk melaksanakan sosilasasi dan demo penggunaan e-voting dalam pemilu. Banyak permasalahan yang seringkali terjadi dalam penyelenggaraan pemilu seperti penggelembungan suara, pengalihan suara maupun  sisa surat suara yang disalahgunakan dan waktu pengumuman hasil yang cukup lama.

“BPPT, sesuai dengan perannya sebagai pengkaji teknologi dan penyedia solusi teknologi ingin mengupayakan, melakukan alih teknologi proses penyelenggaraan pemilu dari sistem yang konvensional menuju sistem pemilu elektronik. Jadi mulai dari pembuatan surat suara elektronik, proses pembuatan suaranya juga secara elektronik, penghitungan, pengiriman serta penayangan hasil atau tabulasi nasional yang bisa dilakukan secara elektronik,” ungkapnya.

Sebagai upaya untuk mewujudkan semua itu, 3 Juli mendatang BPPT akan melaksanakan dialog nasional mengenai e-KTP dan e-voting untuk yang ketiga kalinya. Dalam dialog tersebut akan dikumpulkan seluruh pemangku kepentingan dari penyelenggaraan pemilu agar pemilu secara elektronik dapat dilaksanakan secara baik. Karena dalam proses pemilu, dengan memanfaatkan TIK bisa menjadikan pemilu lebih transparan, akurat dan akuntabel serta memenuhi seluruh aspek kriteria dari pemilu luber jurdil. Dengan TIK juga bisa menjadikan e-voting lebih efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat dua cara pelaksanaan e-voting yang bisa dilakukan. Pertama dengan menggunakan direct recording electronic, dimana pemilih memberikan suaranya melalui komputer dengan layar sentuh. Alat tersebut didesain dengan memenuhi persyaratan hukum dan teknis. Selain itu alat tersebut juga handal, misalnya di daerah yang tidak punya listrik, peralatan ini tetap dapat digunakan karena menggunakan baterai dalam operasionalnya. Kedua yaitu dengan menggunakan embedded electronic voting machine, yang merupakan peralatan pemilu elektronik yang didesain khusus, seperti yang diterapkan di India.

“Kita sebagai Bangsa Indonesia boleh berbangga bahwa di seluruh dunia, program pembuatan e-KTP di Indonesia merupakan salah satu referensi yang terbesar. Belum ada negara yang melakukan mobilitas penduduk dalam waktu dua tahun untuk menjangkau dan menerbitkan 172 juta e-KTP. Walaupun penduduk India dan China lebih besar, tapi mereka membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat mencapai target seperti yang kita hasilkan. Kita harapkan mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu referensi dalam teknolgi penerapan identitas elektronik,” jelas Hammam lebih lanjut.

Dengan diterapkannya e-KTP maka seluruh pelayanan publik yang selama ini masih kurang baik pengelolaannya karena tidak adanya jaminan identitas dapat semakin ditingkatkan. Dan sebagai kelanjutannya, awal tahun ini BPPT sudah mulai merancang aplikasi generasi kedua e-KTP. “Setelah e-KTP ini dihasilkan, kemudian kita akan masuk pada pemanfaatan dari e-KTP, yaitu fungsionalitasnya yang meningkat atau multifungsi. e-KTP ini kami harapkan menjadi pintu masuk bagi pelaksanaan pemilu yang lebih baik. Selain itu juga semoga melalui penerapan e-KTP dapat membangun industri yang terkait dengan berbagai hal yang berhubungan dengan pemanfaatan e-KTP,” tutup Hammam. (SYRA/humas)

Sumber:BPPT